pancasila sebagai ideologi

Ideologi Pers dan Media

Oleh : Azyumardi Azra
Hampir tidak ragu lagi, kebebasan media di Indonesia luar biasa. Sebagian orang mungkin dengan nada marah menyebut itu sudah 'kebablasan'. Tidak banyak negara yang memiliki pers sebebas Indonesia, negara-negara Barat sekalipun. Tak ada di negara manapun di muka bumi, misalnya, majalah Playboy dijajakan di persimpangan jalan Jakarta.
Majalah ini ditawarkan secara bebas kepada para pengendara dan penumpang mobil. Padahal, di negara Barat sekalipun, media seperti itu dijual secara sangat restriktif; di pojok yang tinggi yang hanya bisa dijangkau orang dewasa. Negara kita seolah tidak berdaya menghadapi gejala ini. Itulah salah satu 'buah' dari kebebasan pers dan media massa dalam masa reformasi, di mana pers dan media massa tidak lagi memerlukan izin penerbitan dan usaha. Juga tak ada lagi pembredelen, seperti masa Orde Baru. Hasilnya, kita menyaksikan terjadinya 'ledakan' berbagai macam media massa, sejak dari majalah, tabloid, surat kabar, dan juga media elektronik. Banyak juga yang tidak bisa bertahan lama; tetapi sebanyak yang bangkrut, sebanyak itu pula yang tumbuh.


Dalam observasi saya, banyak penerbitan pers dan media massa lainnya dalam kiprahnya kelihatan lebih banyak didorong motif untuk mencari untung semata daripada yang lain-lain. Bukan rahasia lagi, banyak media lebih cenderung mengeksploitasi kekerasan, penyimpangan seks, perilaku mistik dan takhyul, serta gaya hidup materialistik dan hedonistik. Semua bad news inilah yang betul-betul merupakan good news bagi sebagian pers dan media massa.
Fenomena ini tampaknya tidak terbatas pada pers atau media massa yang dikategorikan pinggiran. Pers atau media massa yang sebenarnya termasuk mainstream, arus utama, juga terjerambab dalam praktik semacam itu. Bahkan, juga terdapat pers dan media massa nasional yang sering tampil dengan crusading spirit, menampilkan berita dan suara yang pada dasarnya bukan representasi mainstream masyarakat, yang jarang sekali diberikan tempat sebagai counter-balance. Hasilnya hanyalah mendorong meningkatnya friksi, ketegangan, dan bahkan konflik dalam masyarakat.
Hal ini mungkin didorong semacam psike, bahwa hal-hal seperti itulah yang lebih disukai sebagian pembaca atau pemirsa. Tetapi sadar atau tidak, kecenderungan ini telah mengakibatkan pers dan media massa dapat kehilangan salah satu fungsi utamanya, yaitu mendidik para pembaca atau masyarakat umumnya, tidak hanya sekadar melaporkan berbagai peristiwa. Pers dan media massa seyogianya tidak hanyut ke dalam arus selera rendah yang ada di kalangan masyarakat. Sebaliknya, harus berani menantang arus tersebut dan tetap setia pada komitmen untuk mendidik bangsa menjadi bangsa yang lebih cerdas, berharkat, dan beradab.
Karena itu, tepat sekali imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pekan lalu pada kesempatan Hari Pers Nasional 2008, bahwa kalangan pers sudah waktunya melakukan refleksi kritis dan otokritik; apakah dengan kebebasan pers [dan media massa] sekarang ini, semua yang diperankan pers sudah tepat dan betul-betul membawa manfaat bagi bangsa. Bahkan, Presiden Yudhoyono meminta pers dan media massa nasional untuk mengembangkan prinsip sensor diri (self censorship) agar dapat mengontrol dirinya dalam masalah pemberitaan yang layak dimuat atau tidak. Sebab, pemerintah tidak akan pernah lagi melakukan kontrol.
Mungkin kalangan pers dan media massa nasional bahkan tidak suka dengan self-censorship yang mereka pandang justru dapat membelenggu kebebasan pers dan media massa. Tetapi, pers dan media massa umumnya semestinya memiliki dan berpegang pada idealisme, atau tujuan-tujuan mulia, misalnya, mencerdaskan bangsa, membentuk masyarakat yang lebih beradab, lebih demokratis, lebih menghormati hukum, lebih toleran, dan seterusnya. Inilah idealisme dan 'ideologi' yang semestinya mereka perjuangkan melalui berbagai bentuk pemberitaan yang mereka jalankan, sejak dari peliputan, pemilihan, dan penerbitan berita.
'Ideologi' pers atau media massa umumnya boleh jadi bersumber dari pandangan dunia tentang kebangsaan, kemanusiaan, dan bahkan agama. Apa pun 'ideologi yang dianut masing-masing pers dan media massa umumnya, dalam kerangka Indonesia seyogianya tetap memiliki komitmen pada pengembangan kedamaian, kerukunan, dan kesejahteraan bangsa. Di tengah kerapuhan dan kerentanan sosial bangsa yang masih berlanjut, sepatutnyalah komitmen seperti ini menjadi pemandu bagi seluruh insan pers dan media massa nasional. Bagaimanapun, di samping kekebasan yang dimilikinya, pers dan media massa mestilah memiliki nurani tentang kepatutan dan kepantasan dalam setiap kiprah, agar dapat memainkan peran lebih kontributif bagi bangsa dan negara Indonesia.
Sumber: Republika Online